Penipuan Digital Kian Marak, Industri Asuransi Mulai Menakar Risikonya

Penipuan keuangan digital sudah menjadi risiko sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Sejak Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 702.342 laporan penipuan dan 702.833 rekening yang diblokir. Sepanjang 2026, rata-rata ada sekitar 1.000 laporan baru setiap hari.

Kerugiannya pun besar. Hingga 12 Januari 2026, total kerugian yang dilaporkan korban mencapai Rp9,1 triliun. Angka ini kemungkinan baru sebagian kecil dari kerugian sebenarnya. Survei Global Anti-Scam Alliance (GASA) memperkirakan kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan mencapai Rp49 triliun dalam 12 bulan, dengan 14% orang dewasa kehilangan uang. Periode kedua data berbeda, tetapi selisih yang besar ini menunjukkan banyak kerugian tidak pernah dilaporkan.

Skala sebesar ini membuka pertanyaan bagi industri asuransi: sejauh mana risiko penipuan bisa dialihkan lewat polis, berapa harga yang wajar, dan bagaimana mencegah polis itu sendiri menjadi sasaran kecurangan.

Pola Penipuan Digital di Indonesia

Tabel 1. Tiga Modus Penipuan dengan Laporan Terbanyak, November 2024–November 2025

Sumber: IASC/OJK (dipublikasikan CNBC Indonesia, 18 Desember 2025, dan Kontan.co.id, 12 Desember 2025), diolah. Rata-rata kerugian merupakan hasil perhitungan redaksi.

Penipuan transaksi belanja paling sering terjadi, tetapi rata-rata kerugiannya paling kecil. Sebaliknya, penipuan investasi lebih jarang dilaporkan, namun kerugian per kasusnya tiga kali lipat lebih besar. Modus mengaku sebagai pihak lain menimbulkan kerugian total terbesar. Tiga modus ini menyumbang sekitar 35% laporan, tetapi hampir separuh total kerugian.

Dalam aktuaria, pola ini menggambarkan dua komponen utama risiko, yaitu frekuensi (seberapa sering kejadian) dan severitas (seberapa besar kerugian per kejadian). Masalahnya, data laporan resmi cenderung bias. Rata-rata kerugian per korban dari laporan IASC sebesar Rp22 juta, jauh di atas rata-rata kerugian per korban versi survei GASA yang hanya Rp1,7 juta. Kemungkinan besar korban dengan kerugian kecil tidak repot melapor. Jika premi dihitung hanya dari data laporan, frekuensi akan tampak terlalu rendah dan severitas terlalu tinggi.

Sebaran wilayahnya juga timpang. Hingga Mei 2026, sekitar 70% dari 579.459 laporan berasal dari Pulau Jawa, dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbanyak, yakni 119.750 laporan. Porsi ini lebih tinggi daripada porsi penduduk Jawa yang sekitar 56%. Polanya sejalan dengan tingginya aktivitas transaksi digital di wilayah tersebut, tetapi juga bisa mencerminkan akses dan kesadaran melapor yang lebih baik. Bagi perusahaan asuransi, perbedaan ini penting sebelum memutuskan apakah premi perlu dibedakan berdasarkan wilayah.

Rendahnya Pemulihan Dana Korban

Grafik 1. Kerugian dan Pemulihan Dana Korban Penipuan

Sumber: OJK/IASC (dipublikasikan Infobanknews, 22 Januari 2026), diolah.

Dari setiap Rp100 yang hilang, kurang dari Rp2 yang sudah kembali ke tangan korban. Per 30 September 2026, dana yang diblokir memang naik menjadi Rp811,1 miliar dan yang dikembalikan menjadi Rp207,16 miliar, tetapi laporan tersebut tidak mencantumkan total kerugian terbaru sehingga rasionya belum bisa diperbarui.

Rendahnya pemulihan berkaitan dengan kecepatan. Pelaku dapat memindahkan dana dalam hitungan menit dan memecahnya ke banyak rekening penampung (layering), sehingga pelacakan makin panjang. Bagi perusahaan asuransi, ini berarti hampir seluruh kerugian yang dijamin akan menjadi beban klaim murni. Peluang memulihkan sebagian dana, yang dalam asuransi kerugian dikenal sebagai subrogasi, sangat kecil kecuali korban melapor dengan cepat.

Kabar baiknya, kapasitas pemblokiran meningkat pesat. Jumlah rekening yang diblokir melonjak dari 127.047 pada akhir Desember 2025 menjadi 702.833 pada akhir September 2026, atau 5,5 kali lipat. Pada periode yang sama, jumlah laporan hanya naik sekitar 71%. Jika sistem deteksi dan pemblokiran terus membaik, porsi dana yang bisa diselamatkan akan bertambah dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan asuransi ikut berkurang.

Produk Asuransi untuk Risiko Penipuan Digital

Sepanjang 2026, setidaknya dua perusahaan asuransi umum meluncurkan produk perlindungan siber untuk nasabah perorangan melalui kerja sama dengan bank.

Tabel 2. Contoh Produk Asuransi Siber Ritel di Indonesia, 2026

Sumber: Pasardana.id (16 Maret 2026), Chubb Indonesia, Bisnis.com (8 Agustus 2026), diolah.

Kedua produk memiliki ciri yang sama: batas pertanggungan kecil, premi puluhan ribu rupiah, dan dijual melalui bank. “Perlindungan siber harus sederhana, terjangkau, dan mudah diakses,” kata Presiden Direktur MSIG Indonesia, Tomosuke Tsuruoka. Di tingkat global, pasar asuransi siber juga masih tumbuh. Munich Re memperkirakan premi asuransi siber dunia hampir US$15 miliar pada 2025 dan bisa mencapai sekitar US$28 miliar pada 2030.

Cara Perusahaan Asuransi Mengukur dan Menetapkan Premi

Hitungan sederhana memperlihatkan mengapa jaminannya harus kecil. Jika 14% orang dewasa kehilangan rata-rata Rp1,7 juta per tahun, ekspektasi kerugian per orang untuk semua jenis penipuan sekitar Rp238 ribu per tahun. Angka ini lebih dari tiga kali lipat premi produk pada Tabel 2. Agar premi tetap terjangkau, perusahaan asuransi hanya menjamin risiko tertentu, misalnya pengambilalihan akun, dan membatasi nilai klaim.

Batas pertanggungan berperan besar dalam perhitungan ini. Dengan limit Rp50 juta, rata-rata kerugian modus fake call sebesar Rp38,5 juta masih tertutup penuh. Namun, dengan limit Rp10 juta, rata-rata kerugian penipuan belanja sebesar Rp17,6 juta hanya terganti sebagian. Limit memotong ekor distribusi kerugian, yaitu kasus-kasus besar yang jarang terjadi tetapi paling sulit diprediksi. Karena itu, premi untuk limit kecil bisa ditekan jauh lebih rendah.

Risiko yang paling sulit dijamin adalah transfer yang dilakukan korban sendiri karena tertipu. Penipuan investasi, misalnya, sulit dibedakan dari keputusan investasi yang buruk. Di sinilah risiko moral muncul: semakin longgar jaminannya, semakin besar godaan untuk lalai atau bahkan merekayasa kejadian.

Faktor lain yang harus dihitung adalah risiko akumulasi. Satu kebocoran data atau satu kampanye phishing massal bisa memicu ribuan klaim sekaligus, berbeda dengan risiko kecelakaan yang relatif independen. Riwayat data juga pendek karena IASC baru beroperasi kurang dari dua tahun. Akibatnya, aktuaris perlu menambahkan margin kehati-hatian dan dukungan reasuransi.

Pengalaman Inggris memberi pelajaran tentang siapa yang menanggung kerugian. Sejak Oktober 2024, penyedia jasa pembayaran di sana wajib mengganti kerugian korban penipuan transfer. Regulator sistem pembayaran Inggris (PSR) mencatat porsi dana yang diganti naik dari 54% menjadi 65%, sementara kerugian akibat penipuan turun sekitar 21% atau £73 juta per tahun. Ketika ada pihak yang menanggung biaya, insentif untuk mencegah ikut menguat. Polis asuransi dapat berperan serupa, misalnya lewat potongan premi bagi nasabah yang mengaktifkan fitur keamanan tambahan.

Mencegah Klaim Fiktif

Asuransi penipuan menyimpan ironi: produknya sendiri bisa menjadi sasaran penipuan. Seseorang bisa bekerja sama dengan pemilik rekening penampung, mengaku menjadi korban, lalu mengajukan klaim. Dokumen pendukung pun kini mudah dipalsukan dengan bantuan AI.

Karena itu, syarat klaim menjadi alat kendali utama, seperti kewajiban melapor ke bank dan IASC dalam batas waktu tertentu, pemeriksaan log transaksi, serta batas klaim per periode. Basis data IASC yang memuat 1,37 juta rekening terlapor dan 173.718 nomor telepon yang dilaporkan korban berpotensi menjadi alat verifikasi yang kuat jika kelak dapat diakses industri asuransi secara terbatas.

Pekerjaan aktuaris pun tidak selesai saat produk diluncurkan. Karena modus penipuan berubah cepat, pengalaman klaim perlu dipantau per jenis risiko dan per kanal penjualan, lalu premi serta syarat polis disesuaikan secara berkala. Produk yang hari ini tampak menguntungkan bisa berbalik merugi ketika satu modus baru menyebar luas dalam hitungan minggu.

Asuransi tidak bisa menggantikan pencegahan. Namun, upaya menghitung harga risiko penipuan memaksa industri keuangan membangun data yang lebih baik dan menyelaraskan insentif antara bank, nasabah, dan perusahaan asuransi. Dengan begitu, asuransi tidak hanya membayar kerugian, tetapi juga ikut menekan jumlahnya.

Sumber:

• Kontan.co.id, “IASC Terima 702.342 Laporan Kasus Penipuan hingga September 2026”, 6 Oktober 2026.
• Infobanknews, “Scam Kian Merajalela, IASC Blokir Dana Rp436,88 M dari Kerugian Rp9,1 T”, 22 Januari 2026.
• Kontan.co.id, “Total Kerugian Masyarakat akibat Penipuan Keuangan Capai Rp8,2 Triliun”, 12 Desember 2025.
• Kontan.co.id, “IASC Terima 579.459 Laporan Kasus Penipuan per Mei 2026, Terbanyak di Pulau Jawa”, 30 Juni 2026.
• Kontan.co.id, “Total Kerugian Masyarakat akibat Penipuan Capai Rp9 Triliun per Desember 2025”, 9 Januari 2026.
• CNBC Indonesia, “10 Modus Penipuan Terbanyak di RI, Nomor Satu Banyak yang Tak Sadar”, 18 Desember 2025.
• Sorotan Hari Ini, “Dana Korban Scam Belum Pulih Sepenuhnya, OJK Beberkan Penyebabnya”, 28 Oktober 2026.
• Global Anti-Scam Alliance (GASA), “State of Scams in Indonesia 2025”, 31 Oktober 2025.
• Pasardana.id, “Chubb Indonesia dan Bank DBS Indonesia Luncurkan Cyber Guard”, 16 Maret 2026.
• Chubb Indonesia, “CyberGuard: Perlindungan Asuransi Risiko Cyber untuk Nasabah Bank DBS Indonesia”.
• Bisnis.com, “Jenius dan MSIG Indonesia Luncurkan Asuransi Siber, Premi Mulai Rp70.000”, 8 Agustus 2026.
• Munich Re, “Global Cyber Risk and Insurance Survey 2026”, 22 April 2026.
• Regulation Tomorrow, “Payment Fraud Falls by £73m Following PSR Reimbursement Scheme”, Juli 2026.