Pengertian #
SAK ETAP, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, adalah standar akuntansi yang dirancang khusus untuk perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. SAK ETAP dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan dengan menyediakan kerangka kerja pelaporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah diimplementasikan.
Pengesahan #
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan SAK ETAP pada tanggal 19 mei 2009. SAK ETAP telah direvisi melalui penerbitan SAK Entitas Privat yang akan berlaku secara mandatory pada 1 Januari 2025.
Ruang Lingkup #
Mencakup aspek-aspek berikut:
Pengguna #
Entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, yang umumnya termasuk perusahaan kecil dan menengah (UKM). Entitas tanpa akuntabilitas publik merujuk pada organisasi atau bisnis yang operasinya tidak menarik perhatian atau pengawasan yang signifikan dari masyarakat umum. Biasanya, entitas ini tidak diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan yang secara luas tersedia untuk umum. Berikut adalah beberapa contoh dari entitas tanpa akuntabilitas publik:
1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Ini bisa mencakup toko lokal, restoran, bisnis jasa kecil, dan perusahaan startup yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan mereka kepada publik.
2. Perusahaan Keluarga: Bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu atau beberapa keluarga, di mana saham atau kepentingan bisnis tidak diperdagangkan di pasar publik.
3. Organisasi Nirlaba Lokal: Seperti Yayasan, LSM, atau organisasi amal yang beroperasi di tingkat lokal atau regional, yang tidak menarik perhatian publik secara luas.
4. Praktik Profesional Pribadi: Misal kantor akuntan, dokter, atau pengacara yang beroperasi secara independen dan tidak memiliki saham atau surat utang yang diperdagangkan di bursa saham.
5. Entitas yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Publik: Bisnis yang mungkin memiliki skala operasi yang cukup besar tetapi sahamnya tidak tersedia untuk dibeli oleh umum secara terbuka.
6. Koperasi dan Asosiasi: Organisasi yang melayani kepentingan anggotanya, seperti koperasi pertanian atau asosiasi perdagangan, dan tidak memiliki akuntabilitas finansial yang luas kepada publik.
7. Perusahaan Swasta Kecil: Perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar saham publik dan tidak memiliki akuntabilitas publik lainnya.
Entitas tanpa akuntabilitas publik umumnya memiliki kewajiban pelaporan keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan publik, karena lingkup operasi dan dampak kegiatan mereka terbatas pada pemangku kepentingan internal dan tidak mempengaruhi publik secara luas.
Aktivitas Bisnis #
SAK ETAP cocok untuk berbagai jenis aktivitas bisnis, termasuk jasa, manufaktur, dan perdagangan. Selain itu, tidak terbatas pada industri atau sektor tertentu, asalkan perusahaan tersebut memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik.
Transaksi Keuangan #
- Meliputi berbagai transaksi keuangan yang umum terjadi pada perusahaan kecil dan menengah, termasuk penjualan, pembelian, biaya operasional, dan penggajian.
- Menyederhanakan pengakuan dan pengukuran untuk beberapa transaksi kompleks yang tidak sering terjadi pada perusahaan kecil dan menengah.
Instrumen Keuangan #
Memberikan pedoman sederhana untuk pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, yang lebih mudah diaplikasikan oleh UKM. Menghindari perlakuan akuntansi yang kompleks untuk instrumen keuangan yang umumnya tidak relevan bagi UKM.
Konsolidasi dan Investasi pada Perusahaan Asosiasi #
Perusahaan yang menerapkan SAK ETAP tidak diwajibkan untuk membuat laporan konsolidasi, kecuali jika informasi tersebut dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan. Sederhananya, kebijakan investasi pada perusahaan asosiasi dan ventura bersama juga disesuaikan untuk kepraktisan UKM.
Penyajian Laporan Keuangan #
- Laporan keuangan yang harus disajikan termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Penyederhanaan dalam penyajian dan pengungkapan untuk mengurangi beban administratif dan biaya penyusunan laporan.
Pengungkapan #
Pengungkapan yang lebih sederhana dibandingkan dengan standar penuh, namun masih memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan.
Tujuan #
- Praktikalitas dan Kesederhanaan: Menyediakan kerangka kerja pelaporan keuangan yang praktis dan mudah diikuti bagi UKM, mengurangi kompleksitas dan biaya.
- Relevansi Informasi: Memastikan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna.
- Transparansi: Meningkatkan transparansi dan pemahaman atas posisi keuangan dan hasil operasi UKM.
SAK ETAP mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian imbalan kerja untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Imbalan kerja yang dihitung berdasarkan SAK ETAP mencakup:
1. Imbalan kerja jangka pendek
2. Imbalan pasca kerja
3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
4. Pesangon pemutusan kerja
5. Imbalan Berbasis Saham (jika ada)
Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Imbalan Kerja #
Dalam konteks SAK ETAP, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja, termasuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon, memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan PSAK 24.
Imbalan kerja jangka pendek #
- Pengakuan: Perusahaan mengakui liabilitas ketika karyawan telah memberikan layanan yang memberikan hak atas imbalan tersebut, seperti gaji dan bonus.
- Pengukuran: Diukur pada jumlah yang belum dibayar pada akhir periode pelaporan.
- Pengungkapan: Harus diungkapkan jumlah total imbalan kerja jangka pendek yang diakui sebagai beban selama periode tersebut.
Contoh Implementasi Imbalan kerja jangka pendek
PT. AB mengakui gaji dan bonus sebagai beban dalam periode saat karyawan melakukan pekerjaan yang memberikan hak atas imbalan tersebut. Misalkan, gaji bulanan adalah Rp100 juta dan bonus yang diharapkan untuk tahun berjalan adalah Rp20 juta. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya total beban gaji dan bonus untuk tahun tersebut.
Imbalan pasca kerja #
- Pengakuan: Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja, seperti pensiun, ketika karyawan telah memberikan layanan yang meningkatkan hak mereka atas imbalan pensiun.
- Pengukuran: Diukur pada nilai kini dari kewajiban imbalan kerja yang diharapkan, menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.
- Pengungkapan: Dijelaskan informasi tentang karakteristik program pensiun dan jumlah liabilitas yang diakui.
Contoh Implementasi Imbalan Pasca Kerja
PT. AB memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawannya dan mengakui kewajiban pensiun sebagai liabilitas. Liabilitas pensiun diukur pada nilai kini, misalnya Rp200 juta, menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Dalam catatan atas laporan keuangannya jumlah total liabilitas pensiun dan informasi tentang karakteristik program pensiun.
Imbalan kerja jangka panjang lainnya #
- Pengakuan: Seperti imbalan kerja jangka panjang lainnya (misalnya, cuti panjang), diakui sebagai liabilitas ketika karyawan telah memberikan layanan yang memberikan hak atas imbalan tersebut.
- Pengukuran: Diukur berdasarkan jumlah yang diharapkan dibayarkan sebagai imbalan atas layanan yang telah diberikan karyawan hingga tanggal pelaporan.
- Pengungkapan: Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai sifat imbalan tersebut dan jumlah total beban yang diakui.
Contoh Implementasi Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
PT. AB mengakui liabilitas untuk cuti panjang yang dapat diakumulasi. Misalkan, liabilitas untuk cuti panjang diukur sebesar Rp30 juta, berdasarkan jumlah hari cuti yang belum digunakan dan gaji saat ini. Perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya jumlah total liabilitas cuti panjang dan kebijakan cuti karyawan.
Pesangon pemutusan kerja #
- Pengakuan: Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban ketika perusahaan terikat secara hukum atau konstruktif untuk memberikan imbalan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja.
- Pengukuran: Diukur pada nilai terbaik dari kewajiban yang diharapkan.
- Pengungkapan: Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk pesangon dan informasi mengenai jumlah total beban pesangon yang diakui.
Contoh Implementasi Pesangon pemutusan kerja
PT. AB melakukan pemutusan hubungan kerja dan terikat secara hukum untuk membayar pesangon, liabilitas dan beban pesangon diakui. Contoh, total pesangon yang diharapkan adalah Rp50 juta, yang diakui sebagai liabilitas dan beban. Dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangannya jumlah total pesangon yang diakui sebagai beban, serta kebijakan pesangon.
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment