Regulasi Hukum Imbalan Kerja Indonesia

UU Ketenagakerjaan No. 13/2003: Landasan Regulasi #

Tanggal Berlaku: 25 Maret 2003

Sumber: LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM

Materi Pokok:

1. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan.
2. Kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam ketenagakerjaan.
3. Perencanaan dan informasi ketenagakerjaan.
4. Pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
5. Penggunaan tenaga kerja asing.
6. Hubungan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan.
7. Hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan.
8. Sanksi pidana dan administratif.

UU Cipta Kerja No. 6/2023: Evolusi Regulasi Ketenagakerjaan #

Tanggal Berlaku: 31 Maret 2023

Sumber: LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id

Materi Pokok:

• Penetapan PP Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja sebagai UU.
• Peraturan terintegrasi dalam UU Cipta Kerja.

Pengaruh UU Terhadap Imbalan Kerja #

• Upah dan Kompensasi:
  • UU No. 13/2003: Standar upah minimum, pembayaran upah, jam kerja, dan lembur.
  • UU No. 6/2023: Ketentuan upah fleksibel sesuai kebutuhan industri.
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):
  • UU No. 13/2003: Tidak menyebut uang kompensasi untuk PKWT.
  • UU No. 6/2023: Uang kompensasi wajib untuk karyawan PKWT.
• Pekerja Alih Daya (Outsourcing):
  • UU No. 13/2003: Kurang spesifik dalam regulasi outsourcing.
  • UU No. 6/2023: Penetapan jabatan outsourcing dan kewajiban badan hukum.
• Perlindungan Pekerja:
  • Kedua UU: Perlindungan karyawan, asuransi, jaminan sosial, dan kondisi kerja.
• Kepatuhan dan Sanksi:
  • Kedua UU: Kerangka hukum untuk kepatuhan imbalan kerja.

Perbandingan Pesangon dan Hak Karyawan #

• Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 156 Ayat 1:
  • “Pemutusan Hubungan Kerja mengharuskan pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.”

Jadi, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Cipta Kerja No. 6/2023 mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengadaptasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih modern dan responsif terhadap perubahan dinamika industri, dengan fokus pada perlindungan, imbalan yang adil, dan fleksibilitas dalam hubungan kerja.